Selamat dan Sukses

Bappeda Kabupaten Kaur

mengucapkan

Selamat dan Sukses

atas pelantikan

DR. Ir. H. HERMEN MALIK, M.Sc

sebagai Bupati Kaur

dan

Hj. YULIS SUTI SUTRI

sebagai Wakil Bupati Kaur

PERIODE 2011 - 2016

Dirgahayu Kabupaten Kaur ke 8

Peta Kemiringan Lahan

Peta Kawasan Pesisir

Peta Kawasan Hutan

Peta Bathimetri Kabupaten Kaur

Peta Administratif Kabupaten Kaur

Peta Potensi Sumber Daya Mineral

Potensi Komoditi Kabupaten Kaur

PERATURAN KEPALA BKPM TENTANG DEKONSENTRASI TAHUN 2011

Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia mengeluarkan aturan baru tentang penyelenggaraan dekonsentrasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah. Peraturan Kepala BKPM Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2011 (download) yang ditandatangani pada 10 Desember 2010 ini akan menjadi pedoman bagi instansi penanaman modal daerah (PDPPM-Perangkat Daerah Provinsi Penanaman Modal) dalam menjalankan kewenangan pemantauan penanaman modal di wilayahnya.

Dengan berlakunya Peraturan Kepala BKPM Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2011, maka peraturan sebelumnya (Peraturan Kepala BKPM Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2010) menjadi sudah tidak berlaku

Mekanisme Persetujuan & Lisensi

Lampiran yang diperlukan untuk diserahkan dengan formulir aplikasi:

1. Surat rekomendasi dari negara terkait atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar / Kantor Perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia, oleh pemohon dari pemerintah negara lain;
2. Fotokopi paspor yang masih berlaku, jika pemohon adalah perorangan warga asing;
3. Fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan dalam bahasa Inggris atau terjemahan dalam Bahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah, jika pemohon adalah perusahaan asing;
4. Fotokopi Kartu Identitas (KTP) yang masih berlaku, jika pemohon adalah perorangan wargan Indonesia;
5. Fotokopi Artikel Pendirian Perusahaan beserta setiap amandemennya dan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia jika pemohon mendirikan perusahaan berdasarkan hukum Republik Indonesia;
6. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pemohon, baik untuk perorangan atau perusahaan Indonesia yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia;
7. Aplikasi harus benar dan ditandatangani dengan meterai oleh seluruh pemohon (jika perusahaan belum terdaftar) atau oleh perusahaan Dewan Direksi (jika perusahaan sudah terdaftar), dilampiri dengan Surat Kuasa dengan materai dari pihak yang bertanda tangan dan/atau mengajukan aplikasi, jika pemohon diwakili oleh pihak lain, ketentuan mengenai Surat Kuasa diatur dalam peraturan (pasal 63).

Go Invest!

Kabupaten Kaur siap menerima kedatangan anda untuk berinvestasi

Mari Berinvestsi di Kabupaten Kaur

Kabupaten Kaur "Best Place To Invest"